WARTAPOLRI.COM – LAMPUNG SELATAN – Lagi lagi masyarakat desa Pancasila mengadakan rapat antar dusun satu sampai dengan dusun enam di Desa Pancasila kecamatan Natar, terkait ada dugaan pembiaran yang di lakukan oleh Kepala Desa Pancasila yang saat ini menjabat selaku PLT menggantikan Kepala Desa yang lama, atas nama Wondo Sudarsono yang saat ini lagi menjalani tahan di rutan Bandar Lampung tentang tidak pidana korporasi atas laporan masyarakat dan LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi NKRI, yang di pimpin langsung oleh DPP BARAK NKRI, ( IRAWAN TH SH.),Minggu sekitar pukul 20.00 wib tanggal 08/09/2024.
Masyarakat kembali kumpul di dusun enam di rmh salah satu tokoh masyarakat (Tumino) dan di hadiri oleh wakil ketua BPD dan RT berikut kepala dusun setempat di dusun 06 dalam rangka rapat kordinasi tersebut ada timbul pertanyaan.
Tanya jawab antar tokoh masyarakat dan BPD termasuk kepala dusun setempat dari masyarakat masing masing perwakilan dari dusun masing masing yang menurut masyarakat di duga ada beberapa pelanggaran pelanggaran yang tidak di laksanakan oleh kepala desa Pancasila, karena masyarakat sudah sering kali meminta kepada Kepala Desa dan BPD desa Pancasila agar bisa melaksanakan kan apa yang sudah masyarakat sampaikan ke BPD dan ke Kepala Desa untuk memberhentikan kaur perencanaan atas nama ARIKUSNADI.
Karena sudah hampir satu tahun tidak aktif di kantor desa di duga makan gaji buta. Di tambah lagi ada yang bukan warga desa Pancasila namun berkerja di kantor desa Pancasila termasuk untuk pemilihan ulang kepala dusun 04 di desa Pancasila yang belum di laksanakan oleh kepala Desa Pancasila, karena teguran melalui lisan sudah bahkan lewat surat pun sudah di lakukan oleh masyarakat di Pancasila namun itu semua tidak ada kejelasan dari Kepala Desa Pancasila yang menjabat saat ini selaku PLT di desa Pancasila sampai dengan berita ini di turun kan semua nya tidak ada kejelasan nya. Karena demi usulan masyarakat mulai dari ketransparan dana desa. ADD dan DD, termasuk pertahan pagan dan Bundes milik desa di tambah lagi ada pungutan liar yg menurut masyarakat.
Karena setiap pembuatan surat menyurat selalu ada tarif mencapai puluhan ribu bahkan ratusan ribu sesuai ke peruntukan surat. Dan bila di tanya masyarakat tentang tarif surat menyurat itu di jelaskan dari salah satu aparatur desa Pancasila ketika di tanya kembali oleh masyarakat ke pihak desa, itu semua sudah ada perdes nya.
Sedangkan masyarakat menanyakan untuk apa dana tersebut yg di tarik oleh pihak desa untuk apa,sampai saat ini pun tidak ada kejelasan dana nya. Maka pada hari Minggu malam Senin jam 20.00 wib. Mereka kembali rapat kordinasi antar dusun menyatakan sikap melalui BPD dan kepala dusun, apa bila kepala desa tidak segera mengambil tindakan tegas terhadap apa saja yang di usulkan masyarakat, maka masyarakat siap turun gunung untuk mendatangi kantor desa Pancasila dan kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan, untuk meminta kepala desa mundur dari jabatan nya.
Di karenakan di anggap kurang tegas memimpin desa Pancasila ungkap tokoh masyarakat dan masyarakat desa pancasila,di sisi lain IRAWAN TH. SH selaku DPP BARAK NKRI sangat menyesalkan atas tindakan kepala desa Pancasila yang tidak bijak dalam mengambil kesimpulan sesuai dengan harapan masyarakat desa Pancasila, bahkan ibu camat Natar pun sudah pernah memberi warning bahwa bila ada aparatur desa yang tidak aktif atau pun bukan warga desa Pancasila agar SEGERA di hentikan.
(Arief)
